Tax Amnesty. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas basis pajak, menarik kembali aset yang tersimpan di luar negeri, serta memperbaiki iklim investasi domestik. Dengan latar belakang tersebut, wacana dan rencana Tax Amnesty lanjutan atau jilid II terus menjadi sorotan dalam agenda reformasi perpajakan nasional.
Penerapan Tax Amnesty
Pemerintah Indonesia pertama kali meluncurkan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) secara besar-besaran pada tahun 2016–2017. Program ini berlangsung dalam tiga periode dan menghasilkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), program tersebut berhasil menghimpun:
http://www.berniceedelman.com
- Uang tebusan lebih dari Rp135 triliun
- Deklarasi harta dalam negeri dan luar negeri senilai lebih dari Rp4.800 triliun
- Repatriasi dana sekitar Rp147 triliun
Program ini juga berhasil membuka data kepemilikan aset ribuan wajib pajak yang sebelumnya tidak terungkap di sistem perpajakan. Meski menuai pro dan kontra, keberhasilan jangka pendek dari program ini memperkuat keyakinan bahwa kebijakan serupa dapat digunakan sebagai solusi fiskal dan strategi pembaruan basis data pajak.
Tujuan Strategis Tax Amnesty
Pemerintah tidak sekadar menggunakan Tax Amnesty sebagai jalan pintas untuk meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, tujuan utama dari program ini adalah:
- Meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak
- Memperluas basis pajak (tax base) secara berkelanjutan
- Mengembalikan dana atau aset milik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri
- Mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang
- Mendukung pembangunan nasional dengan sumber pembiayaan dalam negeri
Dengan fondasi tujuan yang lebih jangka panjang, Tax Amnesty tidak hanya dilihat sebagai kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi reformasi struktural.
Tax Amnesty Jilid II: Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Pada tahun 2022, pemerintah kembali menjalankan program sejenis yang dikenal dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS), atau yang kerap disebut Tax Amnesty Jilid II. Program ini didasarkan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021.
Beberapa poin utama dari PPS:
- Berlaku dari 1 Januari hingga 30 Juni 2022
- Terbagi dalam dua kebijakan:
- Kebijakan I: Untuk wajib pajak peserta Tax Amnesty 2016–2017 yang masih memiliki harta yang belum diungkap.
- Kebijakan II: Untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan aset per 31 Desember 2020 dalam SPT tahunan.
Tarif yang dikenakan dalam PPS lebih tinggi dibanding Tax Amnesty pertama, dengan kisaran 6%–18%, tergantung pada jenis harta, lokasi aset (dalam negeri/luar negeri), dan repatriasi dana.
Program ini diikuti oleh lebih dari 200 ribu wajib pajak, dan berhasil mengungkap aset senilai lebih dari Rp590 triliun, dengan penerimaan negara dari uang tebusan sekitar Rp61 triliun.
Rencana Tax Amnesty Lanjutan: Apakah Akan Ada Jilid III?
Setelah dua program pengampunan pajak berjalan, muncul wacana di publik dan kalangan legislatif mengenai kemungkinan pelaksanaan Tax Amnesty lanjutan atau Jilid III. Namun, pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa pengampunan pajak tidak akan menjadi kebijakan rutin, karena dapat menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh.
Sri Mulyani menekankan bahwa PPS 2022 adalah program terakhir, dan pemerintah akan lebih fokus pada:
- Penguatan sistem perpajakan digital
- Pemanfaatan data keuangan global melalui Automatic Exchange of Information (AEoI)
- Integrasi data dengan NIK sebagai NPWP
- Penegakan hukum pajak yang lebih tegas terhadap pengemplang pajak
Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak lagi bersifat pengampunan, tetapi berbasis transparansi, keadilan, dan penegakan hukum.
Tantangan dan Pro-Kontra
Meski membawa banyak manfaat, kebijakan Tax Amnesty juga menuai kritik, di antaranya:
- Potensi moral hazard, di mana wajib pajak tidak patuh merasa bisa “diampuni” di masa depan.
- Ketimpangan perlakuan terhadap wajib pajak yang taat membayar pajak dan yang menyembunyikan harta.
- Keterbatasan efek jangka panjang, jika tidak diikuti reformasi sistemik.
Namun, para pendukung berpendapat bahwa kebijakan ini tetap relevan dalam konteks pemulihan ekonomi dan perbaikan basis data fiskal, terutama jika disertai dengan reformasi kelembagaan yang kuat.
Rencana dan pelaksanaan Tax Amnesty di Indonesia merupakan langkah strategis dalam reformasi perpajakan nasional. Meski menuai pro dan kontra, dua program besar yang telah dijalankan menunjukkan efektivitas dalam mengungkap aset tersembunyi dan memperkuat posisi fiskal negara.
Namun demikian, keberhasilan jangka panjang dari kebijakan ini hanya bisa dicapai jika diikuti dengan:
- Digitalisasi sistem perpajakan
- Transparansi data lintas lembaga dan internasional
- Penegakan hukum yang tegas dan adil
Jika pemerintah mampu menjaga konsistensi reformasi tersebut, maka kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan meningkat, dan kebutuhan akan Tax Amnesty tidak akan lagi menjadi pilihan kebijakan.
baca juga : Peluang Usaha Wedding Organizer
baca juga : Napoleon Pertempuran 3 Kaisar Austerlitz
baca juga : Produser jarang rilis film keluarga!?
